Informasi Pendaftaran dan Penerimaan CPNS 2013

Pendaftaran IPDN 2013/2014 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun Ajaran 2013/2014 membuka kesempatan bagi putera/puteri Warga Negara Republik Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan mengikuti Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Diploma IV), pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Adapun Syarat Pendaftaran IPDN Tahun 2013 sebagaimana dikutip dari pengumuman penerimaan praja IPDN tahun 2013/2014, adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Usia pelamar/peserta seleksi per tanggal 1 Desember 2013:

1). Pelamar umum berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

2). Pelamar PNS Tugas Belajar berusia maksimal 24 (dua puluh empat) tahun dengan masa kerja menjadi PNS minimal 2 (dua) tahun.

c. Tahun Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) pendaftar, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 bagi pelamar umum.

d. Syarat Usia sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan syarat kelulusan tahun ijazah/STTB sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus terpenuhi seluruhnya.

e. Nilai rata-rata Ijazah/STTB SMA/MA minimal 7,00 (tujuh koma nol nol).

f. Tinggi badan pelamar pria minimal 160 cm dan pelamar wanita minimal 155 cm.

g. Tidak bertato atau bekas tato dan bagi peserta seleksi pria tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama/adat;

h. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak sesuai dengan unsur pemeriksaan kesehatan;

i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian tingkat Kabupaten/Kota (Polres/Poltabes);

j. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah/Pemerintah (RSUD/P)/Rumah Sakit TNI/Rumah Sakit Polri/Puskesmas Pemerintah setempat;

k. Surat Pernyataan belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang diketahui orang tua/wali dan disahkan Kepala Desa/Lurah setempat, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. (format surat pernyataan1);

l. Surat Pernyataan bersedia mentaati Peraturan Kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan dan diketahui oleh orang tua/wali, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. (format surat pernyataan2);

m. Surat Pernyataan siap diberhentikan tanpa menuntut dimuka pengadilan melalui PTUN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi maupun menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan dan pengeroyokan, dan melakukan tindakan asusila, berdampak hukum atau tidak, yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. (format surat pernyataan3);

a. Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

b. Pasphoto berwarna menghadap kedepan dan tidak memakai kacamata dengan latar belakang warna merah berukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar, dan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

c. Menyerahkan berbagai surat pernyataan yang telah ditentukan;

d. Syarat pendaftaran disusun rapi dan dimasukkan kedalam stofmap berwarna biru bagi pelamar pria dan stofmap berwarna merah bagi pelamar wanita.

3. Tempat dan Waktu Pendaftaran:

a. Tempat Pendaftaran:

Pendaftaran dilakukan oleh peserta seleksi CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 pada Badan Kepegawaian Daerah atau sebutan lainnya di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

b. Waktu Pendaftaran:

Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2013 s.d. tanggal 13 Juli 2013.

1. Tahapan Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 menggunakan SISTEM GUGUR, meliputi:

a. Seleksi Administrasi;

b. Tes Kompetensi Dasar (TKD);

c. Tes Kesehatan;

d. Tes Kesamaptaan/Jasmani;

e. Tes Psikologi dengan penambahan sub item Tes Integritas dan Kejujuran;

f. Cek Ulang Kesehatan;

g. Cek Ulang Kesamaptaan/Jasmani; dan

h. Wawancara Penentuan Akhir (Pantukhir).

2. Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk mengukur kecerdasan majemuk (multiple intelligences) CPNS Calon Praja IPDN, disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang terdiri dari:

a. Tes Karakteristik Pribadi (TKP);

b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan

c. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 berhak mengikuti Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Diploma IV) dan siap ditempatkan di Kampus IPDN Pusat atau Kampus IPDN Daerah.

2. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

3. Setiap tahapan dalam Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014, dibawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id).

Informasi lengkap silahkan Download Pengumuman dan Formulir Pendaftaran IPDN 2013 di Link Ini

Pendaftaran IPD 2013 - Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 mulai dibuka pada 1-13 Juli yang diawali dengan pendaftaran di Kantor Badan Kepegawaian Daerah di 33 Kabupaten/kota se Sumatera Utara.

Penerimaan IPDN tahun ini akan lebih transparan karena melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi.

Sekda Provsu Nurdin Lubis menjelaskan, pembukaan penerimaan calon praja dibuka berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 892.1/3212/SJ tanggal 20 Juni 2013. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, proses seleksi penerimaan calon IPDN praja tahun ini dilakukan secara lebih objektif, akuntabel dan transparan dengan melibatkan KPK.

“Sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM CPNS Calon Praja IPDN, maka dilaksanakan pembaruan tahapan seleksi seperti Tes Kompetensi Dasar (TKD) oleh Kementerian PAN RB bekerjasama dengan BKN dibantu Pemprov Sumut. Disamping itu ada Tes Integritas dan Kejujuran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelas Nurdin.

Seleksi CPNS calon praja menggunakan sistem gugur, yaitu peserta seleksi dapat mengikuti seleksi tahapan selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahapan sebelumnya.

Sekda juga menjelaskan bahwa biaya seleksi penerimaan dibebankan kepada APBD provinsi. “Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut bayaran karena sepenuhnya ditanggung APBD, “ ujar Sekda sembari menghimbau agar masyarakat tidak tergoda praktik percaloan.

Jadwal pendaftaran dimulai di tingkat kabupaten/kota pada 1-13 Juli, selanjutnya daftar yang memenuhi syarat akan disampaikan ke Tim Pemerintah Provinsi pada tanggal 18 Juli 2013. Seleksi awal di kabupaten /kota memperhatikan batas usia, tingi badan, tahun ijazah/ STTB dan kelengkapan persyaratan lain seperti SKCK dan surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Informasi lengkap pendaftaran IPDN tahun 2013 klik disini: Pendaftaran IPDN 2013 [waspada]

Penerimaan IPDN 2013 - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membuka kesempatan bagi putra/putri Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014.

Bagi warga Kota Medan yang berminat, pendaftaran IPDN 2013 mulai 1 s/d 13 Juli mendatang sudah bisa mendaftarkan diri ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan setiap jam kerja.

Menurut Kepala BKD Kota Medan Affan Siregar SE didampingi Kasubid Pengadaan dan Pensiun Pegawai Adrian Saleh SE, penerimaan ini sesuai dengan pengumuman Gubernur Sumatera Utara Bo.800/13529/BKD/III/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara No.800/13534/BKD/III/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014.

“Jadi bagi warga Kota Medan, baik putra maupun putri minimal berusia 16 dan maksimal 21 tahun maupun pelamar dari PNS Tugas Belajar berusia maksimal 24 tahun dengan masa kerja menjadi PNS minimal 2 tahun sudah dapat mendaftarkan diri mulai 1 s/d 13 Juli mendatangkan,” kata Affan di Balai Kota Medan, hari ini.

Selanjutnya, jelas Affan, adapun persyaratan yang diperlukan bagi pelamar umum antara lain Tahun ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA/Madrasah Aliyah (MA) pendaftar yanitu

tahun 2011, 2012 dan 2013. Kemudian nilai rata-rata ijazah/ STTB SMA/MA minimal 7,00, tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan minimal 155 cm untuk wanita.

Selain itu pelamar pria, kata Affan, tidak bertato atau bekas tato serta tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama/adat. Lalu tidak menggunakan kaca mata/lensa kontak sesuai dengan unsure pemeriksaan kesehatan. Dilengkapi Surat keterangan Catatan kepolisian (SKCK) dari Polresta Medan dan surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)/Rumah Sakit TNI/Rumah Sakit Polri dan Puskesmas setempat.

“Di samping itu membuat surat pernyataan belum pernah menikah, hamil, melahirkan dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan diketahui orang tua/wali dan disahkan kepala desa/lurah di atas materai Rp.6.000. Serta surat pernyataan untuk bersedia mentaati segala peraturan kehidupan praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri atau melanggar peraturan pendidikan diketahui orang tua/wali di atas materai Rp.6.000,” jelasnya.

Masih menurut Affan, seleksi administrasi akan dilakukan BKD Kota Medan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. CPNS Calon Praja IPDN yang mengikuti wawancara pantukhir belum merupakan jaminan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014.

Dalam kesempatan itu Affan juga menjelaskan sejumlah tes yang akan dihadapi para pelamar seperti tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum dan tes wawancara kebangsaan. Kemudian mengikuti tes kesehatan dan tes kesamaptaan/jasmani. Untuk tes psikologi dilakukan Dinas Psikologi TNI AD dan tes integritas dan kejujuran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Tes-tes itu akan dilaksanakan di Medan, sedangkan penentuan akhir dilaksanakan oleh Panitia Penentuan Akhir yang ditetapkan Mendagri di Kampus IPDN Jatinangor. Seleksi menggunakan sistem gugur. Artinya, para peserta dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya apabila dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap sebelumnya,” ungkapnya.

“Pengumuman seleksi CPNS Calon Praja IPDN ini juga dapat dilihat di Kantor BKD Kota Medan, Website Pemko Medan yaitu www.pemkomedan.go.id, Dinas Pendidikan Kota Medan, SMA Negeri di lingkungan Pemko Medan dan Kantor Camat se-Kota Medan,” ujarnya. [waspada]

Informasi lengkap kunjungi link ini: Pendaftaran IPDN 2013-2014

Tahap ujian tertulis pada pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Honorer Kategori II (K2) digelar pada September 2013.

Sementara untuk pengumuman hasil ujian yang lulus pada bulan November 2013. Jadwal tes terbaru ini dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Sebelumnya, agenda ujian tertulis CPNS Honorer K2 sedianya digelar ulan Juni ini atau Juli 2013. Namun, dengan alasan anggaran yang belum cair dari kementerian keuangan akhirnya PAN RB megundur hingga September 2013.

“Di samping itu, uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer K.II oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah Daerah belum selesai,”kata Tasdik Kinanto, Sekretaris Kementerian PAN-RB belum lama ini.

Tenaga honorer kategori II (K2) adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Berdasarkan data yang ada pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah  tenaga honorer K.II secara keseluruhan per 13 Mei 2013 adalah 559.891 orang, terdiri dari 500.168 orang bekerja di instansi Daerah dan 59.723 orang bekerja di instansi Pusat.

Menurut Sekretaris Menteri PAN-RB Tasdik Kinanto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 penyelesaian tenaga honorer Kategori II (K.II) dilakukan melalui tes secara tertulis dengan sesama tenaga honorer selama satu kali. Adapun Proses pengangkatannya akan dilakukan selama dua tahun yaitu tahun 2013 dan 2014

Untuk tes kompetensi dasar (TKD), materinya  terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ditambah dengan dan tes kompetensi bidang.

Berikut tahapan jadwal penerimaan CPNS untuk Honorer K2:

Pencairan Gaji Ke-13 - Berita baik bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan segera digelontorkan dana gaji ke-13 pada awal Juli mendatang. Saat ini, pemerintah tengah melakukan finalisasi RPP pembayara gaji ke-13.

"Kalau RPP-nya sudah diteken presiden, selanjutnya terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah membayar pada seluruh kantor perbendaharaan negara baik pusat dan daerah," kata Karo Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Imanuddin kepada media ini, Rabu (19/6).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, RPP Gaji ke-13 turun di akhir Juni. Untuk selanjutnya dibayarkan pada awal Juli. Pemberian gaji ke-13 yang dimulai sejak era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu tujuannya membantu seluruh aparatur sipil negara dan pensiunan menghadapi tahun ajaran baru bagi putra-putrinya. Besarannya satu bulan gaji pokok tanpa potongan.

"Karena ini sudah jadi kebiasaan tiap tahun dan dananya pun sudah ditransfer ke daerah, jadi tidak ada cerita bila pembayaran kepada aparaturnya terlambat," tegasnya.

Diakui Imanuddin, realisasi pembayaran gaji 13 tidak bisa serentak dilakukan di seluruh daerah. Hal ini terkait dengan mekanisme administrasi keuangan. Itu sebabnya, sejak sekarang setiap bendahara daerah sudah harus menyiapkan seluruh dokumen untuk pencairan gaji 13. Ini agar saat RPP dan PMK turun, dananya bisa secepatnya dicairkan.

"Jadi jangan ditahan-tahan dananya. Awal Juli dan paling lambat pertengahan Juli semuanya sudah harus dibayarkan," tandasnya. (jpnn)

Jadwal Tes CPNS Honorer K2 - Pelaksanaan tes secara tertulis bagi tenaga honorer Kategori II (K.II) atau tenaga honorer yang gaji atau pendapatannya tidak melalui APBD/APBN untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula akan dilaksanakan pada Juni-Juli 2013 ini digeser menjadi September 2013 mendatang.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tasdik Kinanto mengemukakan, Pergeseran jadwal tersebut menurut Tasdik karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer K.II oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah Daerah belum selesai,” imbuh Tasdik seperti dilansir dari situs Setkab, Selasa (18/6/2013).

Tenaga honorer kategori II (K.II) adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Berdasarkan data yang ada pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah tenaga honorer K.II secara keseluruhan per 13 Mei 2013 adalah 559.891 orang, terdiri dari 500.168 orang bekerja di instansi Daerah dan 59.723 orang bekerja di instansi Pusat.

Menurut Sekretaris Menteri PAN-RB Tasdik Kinanto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 penyelesaian tenaga honorer Kategori II (K.II) dilakukan melalui tes secara tertulis dengan sesama tenaga honorer selama satu kali. Adapun Proses pengangkatannya akan dilakukan selama dua tahun yaitu tahun 2013 dan 2014

Untuk tes kompetensi dasar (TKD), materinya terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ditambah dengan dan tes kompetensi bidang.

Para lulusan perguruan tinggi calon pelamar CPNS dari formasi umum nampaknya belum bisa berharap banyak. Pasalnya, hingga pertengahan tahun 2013, belum ada kejelasan pemerintah melakukan rekrutmen CPNS dari formasi umum. Bupati juga belum menerima surat resmi adanya perekrutan itu.

“Kita belum menerima surat terkait adanya pelaksanaan rekrutmen CPNS formasi umum. Sementara belum ada kepastian untuk pelaksanaan rekrutmen itu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga, Wahyu Kontardi, Senin (11/6).

Purbalingga mengusulkan formasi sekitar 1.800 orang untuk CPNS dari umum. Namun sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait realisasi usulan itu. Jika dikabulkan, BKD akan melakukan rekrutmen CPNS umum yang akan diatur kemudian. Namun pihaknya belum bisa memastikannya tahun ini.

Dari jumlah formasi sebanyak itu, formasi guru mencapai 1.000 lebih. Disusul tenaga kesehatan dan teknis lainnya. Pihaknya masih menunggu ada pemberitahuan resmi rekrutmen formasi umum itu.

Bupati Drs Heru Sudjatmoko MSi mengatakan, alokasi anggaran sudah disiapkan tahun ini. Dana itu disediakan untuk persiapan jika ada pengumuman resmi pemerintah pusat melaksanakan rekrutmen CPNS formasi umum.

“Setidaknya anggaran sudah kita siapkan tahun ini untuk pelaksanaan seleksi itu. Prinsipnya kita siap saat waktunya tiba,” katanya, kemarin (10/6).

Data yang dihimpun Radarmas, hampir 3 tahun Kabupaten Purbalingga tidak melaksanakan rektutmen CPNS dari formasi umum. Kebutuhan pegawai hanya mengandalkan honorer kategori I dan II yang masih dalam proses. Penyebabnya karena adanya moratorium dan kebijakan lainnya.

Sementara itu, data dari Dinas Pendidikan Purbalingga, kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) hingga akhir tahun 2012 mencapai 988 guru. Jumlah itu diperkirakan bisa bertambah saat jumlah pensiun bertambah banyak dan belum adanya pelaksanaan rekrutmen guru kembali. Sedangkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga juga kekurangan ratusan pegawai [Jpnn]

Wajib Militer - Dalam RUU Komponen Cadangan disebutkan Komponen Cadangan atau wajib militer dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Komponen Cadangan hanya digunakan pada saat latihan dan mobilisasi sedangkan Dalam keadaan damai, Komponen Cadangan dibina dan disiapkan sebagai potensi pertahanan.

Anggota komponen Cadangan yang diwajibkan mengikuti Wajib Militer ini adalah:

Setiap Anggota Komponen Cadangan wajib menjalani masa bakti Komponen Cadangan selama 5 (lima) tahun dan setelah masa bakti berakhir secara sukarela dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun.

Namun pada keadaan tertentu profesi diatas tidak diwajibkan menjadi anggota komponen cadangan wajib militer. Keadaan yang membebaskan dari wajib militer ini antara lain karena kondisi sakit, sedang diperlukan dalam masyarakat, mengikuti pendidikan pada tahap akhir, mengikuti ibadah haji atau ibadah lain pada agama yang berbeda serta karena sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Nantinya Anggota Komponen Cadangan digolongkan berdasarkan pendidikan, pengalaman dan/atau peranannya dalam susunan tingkatan atau kepangkatan yang setara dengan kepangkatan prajurit TNI atau Komponen Utama.

Untuk informasi lengkap silahkan download RUU Komponen Cadangan di link ini.

Download RUU Komponen Cadangan wajib militer di link bawah. Dalam RUU Komponen Cadangan disebutkan bahwa Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara.

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara, seluruh sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana dalam usaha pertahanan negara.

Untuk mengetahui secara lengkap apa saja isi dari RUU Komponen Cadangan wajib militer silakan download dokumennya pada link ini:

Dalam RUU komponen cadangan yang merupakan draft dasar hukum wajib militer disebutkan Anggota Komponen Cadangan yang wajib militer. Salah satu pertimbangan pembentukan Wajib Militer ini adalah bahwa dalam menghadapi ancaman militer sistem pertahanan negara menempatkan Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan.

Berikut ini adalah Anggota Komponen Cadangan yang wajib militer sesuai pasal 8 RUU Komponen Cadangan:

PNS Wajib Militer akan diwajibkan bagi semua PNS (Pegawai Negeri Sipil) jika RUU Komponen Cadangan sudah disahkan. Pada pasal 8 ayat 1 dan 2 RUU Komponen Cadangan isinya menyatakan bahwa PNS salah satu yang diwajibkan mengikuti wajib militer selain buruh dan pekerja.

Namun RUU Komponen Cadangan ini masih dalam proses pembahasan karena adanya pro dan kontra. Pihak yang kontra menyatakan bahwa RUU Komponen Cadangan dinilai diskriminatif karena yang kena wajib militer hanya PNS dan buruh pekerja saja. Sementara itu banyak yang mendukung rencana ini. Gubernur DKI Jakarta salah satu yang pro dan telah mengeluarkan pendapat mendukung program wajib militer bagi PNS. Menurut Jokowi Wajib militer dibutuhkan untuk pertahanan negara.

"Iya. Saya setuju wajib militer untuk pertahanan negara," kata gubernur yang akrab disapa Jokowi ini usai Peresmian HUT DKI Jakarta Ke 486 di Cakung, Jakarta Timur, Ahad (2/6) dikutip dari repoblika.

Menurutnya, RUU yang didalamnya terdapat kewajiban PNS untuk mengikuti wajib militer sangat bagus. RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara didalamnya terdapat kewajiban PNS dan pekerja mengikuti wajib militer.

Dalam RUU Komponen Cadangan Pada pasal 8 disebutkan "Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan". Persyaratan umum yang dimiliki oleh mereka harus berusia diatas 18 tahun. Selain itu mereka yang mengikuti wajib militer harus sehat secara jasmani dan rohani.

Namun PNS Wajib Militer atau buruh dan pekerja boleh meninggalkan kewajiban tersebut jika sedang menderita sakit dan sedang mengenyam pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu, PNS dan pekerja boleh meninggalkan wajib militer apabila keberadaannya masih dibutuhkan oleh masyarakat.